Pengamat : Kasus Penyelundupan Emas di Soekarno-Hatta Jadi Warning Keras Untuk Bandara Singkawang
Singkawang, Kalbar [SKN] – Pengamat hukum dan kebijakan publik asal Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., menyoroti sistem pengawasan di Bandara Singkawang menyusul terungkapnya kasus dugaan penyelundupan emas bernilai puluhan miliar rupiah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Kasus tersebut sebelumnya mencuat dalam pemberitaan berjudul “Diam-diam Bawa Emas Miliaran Lewat Bandara, 12 Orang Kena Batunya”. Dalam laporan itu disebutkan sebanyak 11 warga negara asing (WNA) dan satu warga negara Indonesia (WNI) diamankan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta karena diduga membawa emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional.
Penindakan Dilakukan Dalam Rentang April Hingga Mei 2026.
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengungkapkan bahwa selama periode tersebut petugas telah melakukan 12 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 17,55 kilogram emas senilai Rp45,73 miliar.
“Emas ditemukan dalam berbagai bentuk dan berat, disembunyikan di dalam koper, saku pakaian, hingga dikenakan sebagai kalung,” ujarnya.
Menanggapi kasus tersebut, Herman Hofi menilai lolosnya upaya penyelundupan di bandara internasional sekelas Soekarno-Hatta menjadi peringatan serius bagi sistem keamanan penerbangan nasional.
“Bandara Soekarno-Hatta merupakan gerbang utama penerbangan internasional Indonesia yang dilengkapi sistem keamanan berlapis, teknologi pemindai modern, serta pengawasan dari berbagai instansi. Jika di bandara sebesar itu saja masih ditemukan dugaan penyelundupan, maka hal ini harus menjadi perhatian serius,” kata Herman Hofi saat diwawancarai wartawan, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengelolaan dan pengawasan di Bandara Singkawang yang masih tergolong baru beroperasi.
Ia menyebut bandara baru umumnya masih berada dalam tahap penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan sehingga berpotensi memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding bandara besar yang telah mapan.
“Keterbatasan sarana pengawasan, teknologi pemindai, serta personel yang memiliki kompetensi khusus dalam mendeteksi modus penyelundupan modern perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain itu, Herman Hofi menilai keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) yang teruji sangat penting untuk menghadapi potensi kejahatan lintas daerah maupun transnasional.
Ia mengingatkan bahwa tanpa evaluasi dan peningkatan pengawasan secara berkelanjutan, bandara berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk aktivitas ilegal.
“Ketika sebuah wilayah membuka akses transportasi udara, maka sistem pengawasan dan perlindungan juga harus diperkuat agar tidak menimbulkan kerawanan keamanan maupun potensi kerugian negara,” tegasnya.
Herman Hofi juga meminta Pemerintah Kota Singkawang bersama Kementerian Perhubungan memperjelas status pengelolaan, kewenangan operasional, serta keberadaan institusi pengawasan negara di Bandara Singkawang.
Menurutnya, transparansi dan kepastian hukum diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa sebuah bandara beroperasi tanpa pengawasan optimal dari negara. Pengawasan yang jelas penting dari sisi keamanan, kepabeanan, imigrasi, maupun lalu lintas barang bernilai tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti keberadaan dua bandara aktif di wilayah Singkawang, yakni di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara dan Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan.
Menurut Herman Hofi, pengawasan di kawasan tersebut perlu diperkuat mengingat lokasinya dinilai memiliki kerentanan terhadap potensi aktivitas ilegal.
“Pengawasan harus diperketat agar seluruh aktivitas penerbangan tetap berada dalam koridor hukum dan keamanan negara,” pungkasnya.
( Heruskn86 )
