Dugaan Korupsi BBM Nonsubsidi di Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar: Penyidikan Harus Fokus pada Bukti, Bukan Politisasi
Pontianak, Kalbar [SKN] – Gonjang-ganjing terkait penggeledahan di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menyeret salah seorang anggota DPR RI dari Partai Gerindra Kalimantan Barat (Kalbar) dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tahun anggaran 2020, telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi politisasi kasus.
Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum, mengomentari, “Penyidikan harus fokus pada aspek hukum dan bukti-bukti kuat, bukan pada politisasi kasus. Tuduhan korupsi harus dibuktikan dengan data kerugian negara yang konkret, bukan spekulasi belaka. Pihak kejaksaan harus tegak lurus dalam penegakan hukum, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.”
Penggeledahan oleh Kejati Kalbar pada 29 Desember 2025 hanya menyita dokumen umum tanpa penetapan tersangka. Hal semacam ini sering kali dibesar-besarkan untuk menyerang figur politik tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Baca juga :
Harus Ditindak Tegas, SPBU 64.785.03 Tayan, Diduga Isi BBM Solar Bersubsidi Didalam Drum Mobil Truk
“Kasus ini seharusnya difokuskan pada bukti kerugian negara melalui audit yang jelas dan independen, bukan atas dasar hitung-hitungan penyidik sendiri,” tambah Dr. Herman Hofi Munawar.
Persoalan korupsi di sektor energi memang merupakan masalah sistemik yang perlu ditangani secara serius, tapi jangan jadikan kasus ini sebagai tumbal politik. Publik diharapkan tetap kritis terhadap narasi yang beredar, memastikan bahwa penyidikan berjalan transparan dan adil.
Sumber : DM MPGI
( Heruskn86 )
