Kuasa Hukum Bupati Bengkayang Tinjau Lahan Sengketa 32 Hektare di Karimunting, Dugaan Penyerobotan Dilaporkan ke Polda Kalbar

0
Compress_20261121_190201_1178

Bengkayang, Kalbar [SKN] – Tim kuasa hukum Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis melakukan peninjauan langsung terhadap lahan yang menjadi objek sengketa di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Sabtu (21/11/2026).

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Arry Sakurianto, S.H., Agustini Rotikan, S.H., Jefry D. Tanamal, S.H., dan Libertus Hansen tersebut mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung kondisi fisik lahan yang diklaim sebagai bagian dari hak ahli waris Sebastianus Darwis dari Yakobus Luna.

Lokasi lahan tersebut diketahui memiliki akses terdekat melalui jalur Jalan Bandara Kota Singkawang. Luas tanah yang menjadi objek sengketa diperkirakan mencapai kurang lebih 32 hektare.

Salah satu tim kuasa hukum, Arry Sakurianto, S.H., mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kuasa dari Sebastianus Darwis, selaku ahli waris Yakobus Luna, untuk memperjuangkan hak atas tanah tersebut.

Arry menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap PTUN Pontianak. Dalam proses tersebut, ketika dilakukan pemasangan plang, ditemukan sebanyak 10 sertifikat di lokasi yang diperiksa. Namun, menurut hasil penelusuran pihaknya, pada bidang tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris Yakobus Luna tidak ditemukan sertifikat hak milik.

“Setelah kami mendapatkan kuasa dari Bapak Sebastianus Darwis selaku ahli waris dari Yakobus Luna, kami melakukan penelusuran terhadap objek tanah ini. Dari hasil pemeriksaan dan data yang kami miliki, bidang tanah yang menjadi klaim klien kami seluas kurang lebih 32 hektare tersebut belum ditemukan adanya sertifikat atas nama pihak lain,” ungkap Arry.

Ia menambahkan, pihaknya memiliki dokumen dan data fisik tanah yang berasal dari tahun 1976. Menurutnya, riwayat kepemilikan tanah tersebut telah mengalami beberapa kali peralihan hingga akhirnya berada pada ahli waris Sebastianus Darwis dari Yakobus Luna.

“Data fisik tanah yang kami miliki sudah ada sejak tahun 1976. Riwayat kepemilikannya juga telah beberapa kali mengalami peralihan hingga jatuh kepada ahli waris Yakobus Luna,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, tim kuasa hukum berencana melakukan penguasaan fisik atas lahan tersebut dengan mendirikan pondok di lokasi. Selain itu, pihaknya juga tengah menempuh upaya hukum terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.

Arry menyebutkan, Sebastianus Darwis sebelumnya telah dimintai keterangan oleh tim kuasa hukum. Selanjutnya, pihaknya akan mendalami pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dan menentukan langkah hukum berikutnya.

Di tempat yang sama, anggota tim kuasa hukum lainnya, Jefry D. Tanamal, S.H., menambahkan bahwa berdasarkan penelusuran dan data yang dihimpun pihaknya, terdapat sekitar 28 orang yang diduga berkaitan dengan persoalan penyerobotan lahan tersebut.

Namun, Jefry belum bersedia mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Menurutnya, penyebutan nama maupun inisial akan dipertimbangkan setelah proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

“Untuk sementara kami belum bisa membuka nama-nama ataupun inisial pihak yang diduga terlibat. Kami akan melihat perkembangan proses hukum dan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait terlebih dahulu,” ujar Jefry.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan dugaan penyerobotan lahan tersebut telah disampaikan kepada Polda Kalimantan Barat dan Polres Bengkayang. Saat ini, menurutnya, proses penanganan laporan masih berjalan.

Terkait status tanah seluas kurang lebih 32 hektare itu, Jefry menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar klaim pihaknya masih berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan riwayat penerbitan tahun lama.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran timnya, terdapat satu atau dua orang yang diketahui telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, menurut Jefry, sertifikat tersebut berada di luar lokasi tanah yang menjadi objek klaim kliennya.

“Kami tegaskan bahwa sertifikat yang kami temukan tersebut berada di luar lokasi tanah yang menjadi objek klaim klien kami. Karena itu, persoalan batas dan status kepemilikan tanah perlu ditelusuri secara jelas melalui proses hukum,” tutup Jefry.

Tim kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif, sehingga status kepemilikan serta batas-batas lahan yang disengketakan dapat memperoleh kepastian hukum.

( Heruskn86 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *