Senilai 1,9 Milyar Proyek Rehabilitasi Jembatan Subah-Ledo di Bengkayang Kualitasnya Dipertanyakan
Bengkayang, Kalbar [SKN] – Proyek rehabilitasi jembatan di ruas Jalan Subah–Ledo di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Bina Marga diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan penyimpangan.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan paket Jembatan Komposit bentang 12 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp1.915.058.000,00, yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.
Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 24 Oktober 2025, dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender serta masa pemeliharaan 365 hari kalender. Penyedia jasa tercatat CV Elvira Sarana Konstruksi, sementara konsultan supervisi adalah PT Askon Multi Jasa KSO PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa KSO PT Zentha Multi Prakarsa. Pada papan proyek juga dijelaskan bahwa pembangunan ini dibiayai dari pajak yang mengganggu masyarakat.
Namun, hasil pantauan awak media di lapangan pada Jum’at, 9 Januari 2026 siang, menunjukkan kondisi yang dinilai tidak sejalan dengan perencanaan. Struktur jembatan diragukan kredibilitas dan diprediksi tidak memiliki umur teknis yang panjang.
Bahkan material yang digunakan diduga tidak sesuai, karena campuran semen dinilai sangat minim dan lebih didominasi pasir, sehingga kualitas pengerjaan tidak mewakili konstruksi jembatan komposit sebagaimana tercantum dalam paket pekerjaan.
Selain itu, kualitas pekerjaan terlihat tidak maksimal dan terkesan asal jadi. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa kontraktor lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan kualitas dan keselamatan bangunan.
Baca juga :
WOW, Proyek 5,9 Miliar APBN Anggaran 2025, Namun Kualitasnya Dipertanyakan Masyarakat Pengguna Jalan
Kekecewaan juga datang dari warga pengguna jalan. Salah seorang warga yang melintas di lokasi proyek menyampaikan harapannya agar masalah ini mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang.
“Ini proyek pakai uang rakyat, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun ke lapangan untuk memeriksa kontraktor, karena kami curiga ada penyimpangan dan sarat korupsi,” ujarnya kepada awak media.
Warga menilai lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuka peluang terjadinya penyimpangan, baik dari sisi penggunaan material maupun kualitas pekerjaan. Padahal, jembatan merupakan infrastruktur vital yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat maupun kontraktor pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan di lapangan. Media ini masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan berimbang.
Masyarakat berharap adanya pemeriksaan menyeluruh, audit teknis, serta penegakan hukum agar proyek yang dibiayai dari uang negara benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sumber: Rin
(Heruskn86)
