Ketua Ormas Alibaba Menyoroti Sejumlah Tunjangan Yang Diterima Anggota DPRD Kota Cilegon
Cilegon, Banten [SKN] – Ketua Ormas Alibaba Marhani menyoroti sejumlah tunjangan yang diterima anggota DPRD Kota Cilegon setiap bulan nya yang dinilai nya sangatlah fantastis
Seperti tunjangan transportasi yang dikabarkan senilai Rp.18 juta perbulan, juga tunjangan lain yang menurut nya sangat besar jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian masyarakat
“Tunjangan transportasi, tunjangan perumahan 26 juta, kan Dewan itu warga Cilegon, sudah memiliki rumah pribadi, untuk apa ada tunjangann perumahan?, lantas ada tunjangan Komunikasi, masa iya sampai 14 juta, gak masuk logika, fantastis ,seharus nya tunjangan – tunjangan itu di pangkas dong seperti DPR RI, kalau memang peduli, apa lagi kondisi perekonomian kota Cilegon lagi seperti ini ” kata nya
Marhani pun menilai pembatalan kenaikan tunjangan yang dilakukan oleh DPRD kota Cilegon beberapa waktu lalu belum mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi beban ekonomi, ia kembali menegaskan seharus nya selain pembatalan tetapi ada pemangkasan nilai dari tunjangan tersebut
“Berdasarkan dokumen resmi yang tersebar itu, kalau saya perhatikan total penerimaan mereka bisa menembus puluhan juta rupiah per orang setiap bulannya, di luar tunjangan reses yang dibayarkan tiga kali setahun itu ya, seperti Ketua DPRD per bulan mencapai sekitar Rp 67,1 juta. Sedangkan Wakil Ketua DPRD menerima kisaran Rp 63,3 juta dan Anggota DPRD sekitar Rp 58,1 juta, nah seharus ada pemangkasan dong, jangan hanya membatalkan kenaikan, baik nya Pemerintah juga harus peka ini” tegas nya
Disisi lain, Marhani pun melihat, selain alasan kurang peka terhadap kondisi rakyat, lebih baik kata dia, Pemerintah memperhatikan gaji tenaga pendidik yang dianggap nya masih rendah
“Tenaga pendidik itu yang harus lebih diperhatikan dari nilai gaji yang mereka terima , baik DPRD maupun Pemerintah harus peka ini, bagaimana mau mencerdaskan generasi kalau gurunnya saja masih banyak yang kesulitan ekonomi ? ” sindir nya
Selain itu, Marhani meminta kepada seluruh Pimpinan maupun anggota DPRD Cilegon untuk lebih sering turun menemui masyarakat, agar para wakil rakyat tersebut bisa lebih mengetahui persoalan yang tengah di hadapi masyarakat
“Jangan hanya duduk manis, jangan hanya Kunker saja dong, sering – sering lah menemui masyarakat, jangan hanya pas Pileg atau reses saja menemui warga nya” tutupnya.
Sementara Andi Lala Kepala Bidang Keuangan dan Administrasi pada Sekwan DPRD Cilegon membenarkan dokumen gaji dan besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Cilegon yang telah tersebar di media sosial tersebut, selain tidak ada nya kenaikan juga tidak ada tunjangan yang dipangkas
“Betul kang…,Sk 106 thn 2022” tulis nya melalui pesan WhatsApp
Sementara dikutip dari CNBC Indonesia bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengumumkan pemangkasan nilai tunjangan para anggota, sesuai tuntut 17+8 demonstrasi Agustus 2025
Tunjangan yang dihentikan sejak 31 Agustus 2025 di antaranya ialah tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan. Ada pula pemangkasan biaya langganan listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Pewarta : Deni
