Kuasa Hukum F Ajukan Hak Jawab, Bantah Klien Terlibat Transaksi 120 Cartridge Etomidate
Tanggerang Selatan [SKN] – Tim Kuasa Hukum seorang klien berinisial F menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus hak jawab atas unggahan video konferensi pers Polsek Kelapa Dua melalui akun TikTok @humaspolsekkelapadua berjudul “Kasus Etomidate Ditangani Sesuai Prosedur – Proses Tuntas”.
Dalam video tersebut, pihak kepolisian menyampaikan bahwa F menerima transfer sejumlah uang dari seseorang berinisial AV yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO). Dana tersebut kemudian diteruskan kepada seseorang berinisial E untuk pembelian 120 cartridge yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate.
Menanggapi narasi tersebut, pada Minggu (15/11/2026) Tim Kuasa Hukum F menilai informasi yang disampaikan kepada publik belum menggambarkan secara utuh peran dan keterlibatan kliennya. Mereka membantah bahwa F merupakan pihak yang memesan, membeli, ataupun terlibat dalam transaksi barang terlarang tersebut.
Melalui keterangan tertulisnya, Tim Kuasa Hukum menjelaskan bahwa keterlibatan F disebut hanya sebatas membantu menerjemahkan komunikasi antara AV dan E, yang menurut kuasa hukum merupakan warga negara asing (WNA).
Kuasa hukum menerangkan, AV meminta bantuan F untuk menjembatani komunikasi dengan E karena AV tidak menguasai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung.
Menurut mereka, peran F semata-mata sebagai penerjemah komunikasi antara kedua pihak, baik ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana ataupun maksud transaksi yang berkaitan dengan etomidate tersebut.
Terkait aliran dana dari AV kepada F yang kemudian diteruskan ke rekening atas nama E, Tim Kuasa Hukum menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas instruksi AV dalam konteks membantu komunikasi antara kedua pihak.
Kuasa hukum juga menyebut E merupakan warga negara asing yang diketahui sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang.
Mereka menegaskan bahwa F tidak pernah menguasai, memesan, ataupun menerima 120 cartridge etomidate yang diamankan penyidik dari AV.
Atas dasar itu, Tim Kuasa Hukum menilai aliran dana tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa F memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.
Tim Kuasa Hukum turut mempertanyakan dasar hukum penangkapan dan penetapan tersangka terhadap F. Mereka menilai tindakan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, khususnya mengenai kecukupan alat bukti.
Menurut kuasa hukum, F tidak tertangkap tangan sedang menguasai barang bukti. Mereka juga menilai bahwa keterkaitan kliennya dalam perkara tersebut lebih didasarkan pada penelusuran aliran dana.
Atas dasar tersebut, keluarga bersama Tim Kuasa Hukum menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan penyidik.
Tim Kuasa Hukum menyatakan menghargai sikap Kapolsek Kelapa Dua yang menghormati proses praperadilan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penegakan hukum.
Namun, mereka berharap proses penyidikan tetap berjalan secara objektif dan profesional serta tidak membangun opini yang seolah-olah telah menyimpulkan kesalahan kliennya sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Tim Kuasa Hukum meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut, termasuk AV yang disebut berstatus DPO serta pihak berinisial E yang diklaim sebagai penerima akhir aliran dana.
Menurut mereka, penelusuran terhadap aliran dana dan peran masing-masing pihak harus dilakukan secara menyeluruh agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada F.
“Jangan sampai klien kami yang menurut penjelasan kami hanya membantu menjembatani komunikasi bahasa justru ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut tanpa pembuktian yang menyeluruh,” demikian penegasan Tim Kuasa Hukum dalam keterangannya.
Menutup pernyataan tersebut, Tim Kuasa Hukum meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pengguna media sosial, untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Mereka juga mengingatkan agar informasi mengenai perkara tersebut disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta dan proses hukum, serta tidak merugikan harkat, martabat, maupun hak-hak hukum pihak yang masih menjalani proses peradilan.
Ali Supratono
