Cegah PMI Nonprosedural, Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Dokumen Perjalanan
Singkawang, Kalbar [SKN] – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang mengingatkan masyarakat, khususnya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), agar memahami prosedur keimigrasian dan melengkapi dokumen perjalanan sebelum bekerja ke luar negeri.Pasalnya, ketidaksesuaian tujuan keberangkatan dengan dokumen yang digunakan dapat menimbulkan persoalan hukum dan menghambat perlindungan terhadap pekerja migran.
Hal tersebut disampaikan Herry Pranowo, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, saat menjadi narasumber dalam Seminar Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertema Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis, yang diselenggarakan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas di Dayang Resort, Pasir Panjang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Herry menjelaskan bahwa imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Tugas tersebut meliputi pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, pelayanan dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI), serta pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).
Ia menegaskan, paspor merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menurutnya, selain paspor, masyarakat juga perlu memahami persyaratan visa dan dokumen perjalanan lainnya sesuai tujuan keberangkatan serta ketentuan negara tujuan.
“Dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan diperuntukkan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau antarnegara. Bagi calon pekerja migran, dokumen ini sangat penting,” jelas Herry.
Herry menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor.
Ia juga memaparkan ketentuan masa berlaku paspor elektronik, yakni lima dan sepuluh tahun sesuai kategori pemohon. Khusus calon PMI, paspor diberikan dengan masa berlaku lima tahun.
Bahkan, calon PMI yang pertama kali mengajukan paspor berpeluang mendapatkan pembebasan biaya pembuatan paspor atau tarif nol rupiah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk memiliki kartu identitas dari BP2MI sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait persyaratan pengajuan paspor, Herry menjelaskan terdapat perbedaan dokumen bagi calon PMI yang berangkat secara mandiri dan melalui perusahaan penempatan resmi atau P3MI.
Bagi calon PMI mandiri, persyaratan meliputi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau buku nikah, surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, surat penerimaan kerja dari perusahaan di luar negeri, serta perjanjian kerja dan dokumen pendukung apabila diperlukan.
Dalam kesempatan itu, Herry juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya ketika mengajukan paspor maupun menjalani pemeriksaan keimigrasian.
Ia menyoroti praktik calon pekerja migran yang mengajukan perjalanan dengan alasan berwisata atau berkunjung, tetapi sesampainya di negara tujuan justru bekerja.
“Kalau ingin bekerja, sampaikan bahwa ingin bekerja. Jangan bekerja ketika ditanya, tetapi mengatakan hanya ingin berkunjung. Ketika terjadi permasalahan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kesulitan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan keimigrasian dilakukan di tiga tempat utama, yakni bandara internasional, pelabuhan internasional, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur kepada petugas, berpakaian sopan, serta menyiapkan dokumen sesuai tujuan perjalanan.
Herry juga memperkenalkan aplikasi e-Paspor yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah proses pengajuan paspor.
Melalui aplikasi tersebut, pemohon dapat mengisi data, mengunggah dokumen persyaratan, melakukan verifikasi dan pembayaran, serta menentukan jadwal kedatangan ke kantor imigrasi untuk proses biometrik dan wawancara.
Ia menyebutkan, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai dokumen perjalanan, persyaratan paspor, maupun prosedur bekerja ke luar negeri dapat mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.
Di akhir pemaparannya, Herry mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk camat dan lurah, agar ikut berperan aktif memberikan pemahaman kepada warga sebelum mengajukan permohonan paspor.
Menurutnya, pengawasan dan edukasi sejak tingkat bawah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan serta keberangkatan PMI secara nonprosedural.
( Heruskn86 )
