Dugaan Pungli di MTs GUPPI Malintang Disorot, Sejumlah Organisasi Minta Aparat Lakukan Penyelidikan
Mandailing Natal, Sumut [SKN] – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di MTs GUPPI Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi kepemudaan dan pemerhati pendidikan meminta aparat penegak hukum serta Kementerian Agama melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap dugaan persoalan yang terjadi di lingkungan madrasah tersebut.
Ketua Bidang Pendidikan dan Litbang SDM Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Mandailing Natal, Ahmad Ridwan Nasution, M.Pd., meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan pungli yang mencuat di sekolah tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan terkait dugaan pungli di MTs GUPPI Malintang,” ujar Ridwan kepada wartawan di Panyabungan, Senin (1/6/2026).
Ridwan menyebut sejumlah persoalan yang ramai diperbincangkan masyarakat, di antaranya dugaan pungutan terkait Pakaian Seragam Siswa Baru (PSSB), dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pengelolaan Dana BOS yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis madrasah.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Madina Foundation, Faisal Amri Batubara, meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal segera melakukan evaluasi dan audit internal terhadap MTs GUPPI Malintang.
“Kementerian Agama diharapkan melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh serta membentuk tim untuk menelusuri berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Faisal.
Ia juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sorotan terhadap MTs GUPPI Malintang sebelumnya juga datang dari sejumlah elemen masyarakat, wali siswa, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang meminta adanya transparansi dalam pengelolaan sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Namun, yang bersangkutan belum dapat ditemui karena hari libur kerja.
Sementara itu, Kepala MTs GUPPI Malintang, Amir Mahmud Batubara, juga belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui nomor telepon pribadinya.
Media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sesuai kode etik jurnalistik.(Red)
Sumber Tim
